Usaha peternakan di Kutai Kartanegara (Kukar) masih sangat potensial untuk dikembangkan. Selain karena letak geografisnya yang strategis, selama ini Kukar memberikan kontribusi besar untuk membantu memenuhi kebutuhan sapi di 5 daerah lainnya di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Timur serta Kutai Barat.

Dari hasil sensus ternak beberapa waktu lalu mencatat bahwa jumlah sapi di Kukar mencapai lebih dari 21.000 ekor. Sedangkan kekurangan kebutuhan sapi Kaltim mencapai 50.000 ekor pertahunnya.

“Di Kukar ini sangat menjanjikan untuk beternak, karena didukung dengan lahan yang masih luas, sehingga usaha peternakan di Kukar sangat potensial,” ujar kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kukar H Suryansyah pada pembukaan sosialisasi layanan permodalan pelaku usaha peternakan, Rabu (14/09) malam lalu di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.

Oleh karena itu, lanjut Suryansyah, Pemkab Kukar melalui Disnakkeswan bertekad meningkatkan jumlah hewan ternak. Salah satunya lewat layanan permodalan pelaku usaha peternakan melalui institusi pemilik maupun penyalur modal yaitu perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta maupun Departemen Pertanian.

Ditambahkannya, layanan tersebut dapat mendorong penguatan ekonomi dalam pembangunan peternakan. Sehingga kekeuatan ekonomi pembangunan peternakan itu tidak hanya tertumpu pada bantuan pemerintah yang bersifat stimulan, tetapi juga menggali potensi ekonomi yang ada di institusi non pemerintah.

“Kami harap melalui kegiatan ini, dana yang dititipkan pemerintah tersebut bisa diserap dengan baik oleh peternak untuk mengembangkan usahanya. Sehingga nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ternak,” harapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan Disnakkeswan tersebut juga dalam rangka mengemban misi besar program Gerbang Raja, yaitu pembangunan agribisnis dalam arti luas yang selanjutnya dapat mendukung misi nomor tiga yaitu penciptaan lapangan kerja.

Seluruh kontrak karya pertambangan dan penjualan sumber daya mineral di seluruh Indonesia tidak akan diperpanjang. Pemerintah akan mengambil alih pengelolaan kawasan pertambangan menjadi kepemilikan nasional dan menegosiasikan penjualan mineral itu.

"Sekarang kalau kontraknya sudah habis, ya, habis, tidak diperpanjang. Kembalikan dulu ke Indonesia. Kalau investor asing memang ingin melanjutkan, silakan negosiasi lagi. Misalnya, kalau kontrak dengan Inalum habis pada tahun 2013, ya, habis saat itu juga," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Menurut Hatta, renegosiasi kontrak karya (KK) pertambangan perlu dilakukan karena ada potensi penerimaan negara yang hilang dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral. Pemerintah meyakini, setoran royalti dari hasil penjualan barang tambang Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai jualnya.

"Ada potensi penerimaan yang hilang pada PNBP, makanya renegosiasi harus dilakukan. Kami tahu, tambang nikel itu besar, tetapi royaltinya hanya 0,28 persen, adapun Freeport Indonesia 1 persen, dan Antam (Aneka Tambang) hanya 3,5 persen. Di mana penghargaan dan keadilannya," tutur Hatta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite menyatakan, pihaknya mengkaji ulang semua KK dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Saat ini ada 42 perusahaan yang terikat KK dan 76 PKP2B, di antaranya PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. "Yang kami renegosiasi itu semuanya, jadi itu tim. Sikap pemerintah bukan hanya ESDM,

Mempertimbangkan kekayaan bahan tambang di Indonesia seperti emas, perak, nikel, tembaga dan bahan tambang lainnya, dan dengan upah tenaga kerja murah serta letak geografi yang dekat dengan pasar, membuat pertambangan mineral di Indonesia sangat prospektif.   Investasi asing diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin, demikian menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, Priyo Pribadi Soemarno dalam acara "Indonesia Mining Session" di Vancouver, Kanada, beberapa pekan lalu.

Tampil pula sebagai pembicara dalam acara tersebut, Konjen RI di Vancouver, Jhon Proust (CEO, Southern Arc Minerals), Thomas Mulja (Country Manager Indonesia, East Asia Minerals), Ramon Yazon (Komisaris Perdagangan dari Kedutaan Besar Kanada di Manila), dan kalangan pengusaha.

Kegiatan pertambangan ilegal, peraturan pajak yang dinilai kurang supportive serta lemahnya kordinasi antara pusat dan daerah merupakan sebagian masalah yang dihadapi industri pertambangan, kondisi seperti ini menyebabkan arus investasi yang masuk ke Indonesia kurang optimal.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan proses perijinan, transparansi, keringanan pajak, penegakan hukum dan pemantapan situasi keamanan.

Perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh pemerintah, ditanggapi positif beberapa kalangan pengusaha yang hadir dalam acara tersebut. Perbaikan yang dilakukan pemerintah Indonesia akan memulihkan iklim investasi. Apabila best practice dalam industri dan investasi diterapkan bukan mustahil akan menempatkan posisi Indonesia menjadi yang pertama  dari delapan  negara yang dinilai favourable terhadap investasi asing.

MAKASSAR, UPEKS—Civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menyaksikan pengambilan sumpah kepada mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, di Hotel Gland Clarion Makassar, 12 September.
Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Dr H A Qadir Gassing HT MS menuturkan, jumlah mahasiswi prodi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang diambil sumpahnya adalah sebanyak 51 orang mahasiswi, ujarnya dalam sambutannya (12/9).
Qadir mengatakan, pengambilan sumpah ini merupakan langkah awal mahasiswi prodi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin yang kemudian nantinya akan mengikuti prosesi wisuda tanggal 29 mendatang, di Kampus II UIN Alauddin Makassar.
Qadir menambahkan, mahasiswi-mahasiswi prodi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang mendapatkan predikat kumlaw di acara wisudah nanti agar sekiranya dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.
Dia juga mengajak mahasiswi berprestasi agar bergabung bersama UIN Alauddin agar menjadi dosen di UIN Alauddin Makassar, dan kemudian di sekolahkan melanjutkan pendidikannya.
''Saya ingin lulusan UIN Alauddin nantinya bisa menjadi dosen di UIN Alauddin karena mereka yang merupakan alumni UIN Alauddin sudah mengenal UIN Alauddin dan masalah-masalah yang timbul akan lebih hebat dipahami sehingga solusinya juga dapat cepat dipecahkan,'' kata Rektor UIN Alauddin.
UIN Alauddin, lanjut Qadir, selalu berupaya menghasilkan sarjana yang siap dipanggil kerja. Bahkan, siap mengirim Tenaga Kerja Wanita bidang kesehatan yang profesional bekerja di Negara Arab. Mereka sudah profesional karena mereka dibekali pengetahuan tentang bahasa-bahasa arab, dan mereka juga merupakan alumni yang bernuansa islami karena mempunyai dasar Islam yang kuat.
Hadir dalam kegiatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Prof Dr H M Sewang MA, Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Drs H. Syamsul Bahri M Si dan Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Drs Supardin MHi, Ketua Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar Sitti Saleha S Sit S Kem M Keb, dan Sekertaris Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sulsel Hj. Saadiah L Athar. ()