Halo para sahabat Matakuliah.info, kali ini saya akan membahas sedikit tentang kegiatan Bazar Ala Mahasiswa Kesehatan. “MARI pak, bu mampir beli sembakonya. Dijamin murah. Dapat bonus tensi darah gratis juga lho,” suara Taufik menggema melalui megapahone di depan kampusnya, Stikes Muhamadiyah Banjarmasin, Jumat (12/8/2011).

Ya, kemarin sore mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Muhamamdiyah Banjarmasin yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan dan Kebidanan menggelar Bazaar Ramadan.

Macam-macam mereka jual, dari sembako, aksesori, jilbab, obatobatan, kue kering, hingga buku. Semua diklaim serba murah meriah. Bazar berlangsung dari 11 hingga 14 Agustus ini.

Bagi, Taufik dan kawan-kawan aktivitas tersebut mengisi waktu libur ramadan sekalian menjadi cara yang berbeda menunggu buka puasa.

Tak cuma sibuk melayani pembeli, mereka bahu-membahu mulai dari mempersiapkan paketan sembako. Sembilan bahan pokok mereka kemas dalam sebuah kantong plastik.

Nggak cuman berjualan lho. Spesialisasi mereka di bidang kesehetan juga sebagai pelayanan kepada pengunjung bazaar. Meski remeh temeh, pelayanan tensi darah gratis antusias dimanfaatkan warga sekitar.

“Kami senang sekali karena masyarakat antusias menyambut bazar ini. Malah ada yang datang sampai berbelanja dua kali di sini,” ujar Taufik.

Layaknya pedagang sungguhan, setiap pelanggan yang datang mereka layani secara baik. Pelayanan ramah, penuh senyuman jadi andalan mereka.

Rekan Taufik, Ratna Sempurnaning mengaku demi menggelar bazar di bersama tim yang mendapat tugas berbelanja harus rela keliling pasar untuk mencari harga termurah.

“Harus keliling cari yang paling murah. Kalau belinya mahal duluan, sama saja bukan bazar. Setelah itu kami bikin paketan lagi. Semua kami kerjakan gotongroyong,” katanya.

Meskipun lumayan melelahkan, mahasiswi semester empat DIII Kebidanan ini mengaku bangga terlibat di kegiatan itu.

JAKARTA, KOMPAS - Ratusan puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter umum. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyantoro, Sabtu (13/8) di Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tahun 2008 ada 8.548 puskesmas, tahun 2009 meningkat jadi 8.737 puskesmas. Hampir 300 puskesmas tidak memiliki dokter. Pelayanan dilakukan oleh perawat.

Supriyantoro mengatakan, dokter tidak diwajibkan mengabdi di puskesmas sejak penghapusan wajib kerja sarjana. Puskesmas yang belum terisi dokter, antara lain, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku Utara, dan Papua Barat. Di Papua Barat, misalnya, ada 103 dokter umum untuk 120 puskesmas.

Pemerintah menggodok skema untuk mengatasi keterbatasan dokter. Supriyantoro mengatakan, perguruan tinggi diimbau memprioritaskan calon dokter spesialis yang sudah mengabdi di puskesmas daerah.

Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada dokter yang pernah bekerja di puskesmas untuk mengambil spesialisasi. Tiga tahun terakhir, pemerintah menyekolahkan 2.000 dokter untuk mengambil spesialisasi anak, obstetri-ginekologi, dan anestesi.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipratomo menegaskan, pemerintah harus bertanggung jawab. Saat ini, alokasi APBN untuk sektor kesehatan hanya 2,3 persen. Padahal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan alokasi APBN minimal 5 persen dan APBD 10 persen.

Kajian Yayasan Swadaya Mitra Bangsa yang bergerak di bidang pengawasan anggaran di Sulbar dan Sulsel menunjukkan, mayoritas APBD di daerah tersandera kebutuhan belanja pegawai dan pembenahan infrastruktur.

Dalam Forum Diskusi Kajian Kesehatan dan Pembangunan, Jumat (12/8), mantan Menteri Kesehatan Prof FA Moeloek menyatakan, pemerintah harus membuat rencana jangka panjang sektor kesehatan untuk menjamin hak tiap warga negara atas pelayanan kesehatan. Perlu kebijakan yang mendorong pemerataan tenaga kesehatan.

Hal itu bisa dilakukan dengan penerapan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Jumat siang, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Aksi Jaminan Sosial berunjuk rasa di depan Kantor PT Jamsostek.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, mengatakan, RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai prasyarat penerapan UU SJSN harus segera disahkan guna menjamin hak warga mendapat pelayanan kesehatan. (SIN)